Rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan MBG di Kota Palu. Rapat dipimpin Wakil Walikota Palu, Imelda Liliana Muhidin, pada Rabu 16 September 2026, di Kantor Bappeda Kota Palu.
SULTENGMEMBANGUN.id, PALU – Pemerintah Kota Palu memperkuat jaring pengawasan dan sinergi antar instansi guna menjamin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah strategis ini ditegaskan dalam rapat monitoring lapangan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu (16/9/2026) pukul 08.30 pagi.

Rapat yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu ini dihadiri berbagai unsur terkait, antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta instansi pelaksana lainnya.
Wakil Wali Kota Imelda menjelaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Rapat Koordinasi Asta Cita Presiden yang digelar di Ampana, Kabupaten Tojo Una-una. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera diterjemahkan dan diawasi secara nyata di tingkat daerah.

“Setelah rapat koordinasi ini, kita perlu memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” tegas Wakil Wali Kota Imelda.
Ia menekankan cakupan pelaksanaan MBG sangat luas — tidak sekadar soal penyaluran makanan bergizi, melainkan mencakup kualitas bahan pangan, keamanan pangan, kebersihan lingkungan penyelenggaraan, standar pelayanan, hingga aspek pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan.
“Jangan sampai ketika ada persoalan di lapangan, kita baru mencari siapa yang harus menangani. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap persoalan bisa segera diketahui, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Palu resmi menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Satgas ini menjadi wadah tunggal untuk memantau, mengevaluasi, serta mengumpulkan berbagai kendala dan temuan di lapangan secara terpadu.
Pengawasan yang dilakukan pun menyeluruh — tidak hanya memastikan makanan sudah sampai ke tangan penerima, tetapi juga memeriksa standar kebersihan, mutu gizi, keamanan konsumsi, proses pengadaan bahan, hingga kinerja pelaksana di lapangan.
“Data dan informasi hasil monitoring akan kita integrasikan. Setelah seluruh persoalan dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan,” jelas Wakil Wali Kota Imelda.
Seluruh temuan dan hasil evaluasi dari Kota Palu nantinya akan disusun menjadi laporan lengkap untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, guna mendukung penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program secara nasional.
Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmen penuh: dengan sinergi yang kuat antara instansi, program ini diharapkan berjalan efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta manfaatnya benar-benar dirasakan secara tepat oleh setiap kelompok sasaran yang berhak menerimanya.(*rls)













