Wagub Sulteng, dr.Reny Lamadjido saat membuka kegiatan Rakorda Program BanggaKencana tahun 2026.
SULTENGMEMBANGUN.id, PALU – Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 129.637 keluarga di Sulawesi Tengah tercatat sebagai keluarga berisiko stunting. Angka ini setara dengan 39% dari total keluarga miskin di provinsi tersebut, yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat prevalensi stunting masih berada di angka 24 persen.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Sulawesi Tengah memiliki total 820.596 keluarga dengan 430.745 pasangan usia subur (PUS) atau sekitar 52,49 persen. Dari jumlah keluarga berisiko stunting, sebanyak 51.171 keluarga berada pada kelompok ekonomi desil 1, 2, dan 3 (kelompok ekonomi lemah).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Grand The Sya Palu, Kamis (12/3/2026).
Wagub Reny menegaskan bahwa penurunan angka stunting menjadi prioritas. Untuk itu, ia mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
“Kita akan sepakati masing-masing kepala OPD ada satu gentingnya supaya bisa melakukan intervensi,” ujar Reny.
Selain itu, Reny juga menekankan pentingnya peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B benar-benar menjangkau masyarakat sasaran. Ia meminta agar petugas lebih proaktif mendatangi warga yang tidak hadir, mengingat terkadang masyarakat enggan datang karena merasa bosan dengan menu yang diberikan, meskipun komposisi gizinya sudah diatur, atau karena alasan lain seperti enggan membawa anak ke Posyandu.
“Saya minta jika ada sasaran yang tidak datang mohon dikunjungi. Kadang masyarakat tidak datang karena merasa bosan dengan menu yang diberikan, padahal komposisi gizinya sudah diatur. Ada juga tidak mau anaknya tidak dibawa ke posyandu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Reny juga menyoroti masih tingginya angka putus pakai kontrasepsi yang mencapai 25,10 persen, sehingga tingkat penggunaan kontrasepsi modern baru mencapai 58 persen. Ia berharap adanya kesetaraan peran dalam keluarga berencana.
“Kita harapkan bapak-bapak mau Vasektomi, jangan ibu terus dipaksa-paksa,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Walikota Palu periode 2021-2024 ini mengaku kerap memantau langsung kondisi pelayanan di lapangan, termasuk kegiatan posyandu, untuk memastikan intervensi stunting berjalan efektif.
“Saya itu gila urusan. Kalau turun ke daerah, selalu singgah di dua atau tiga posyandu untuk melihat langsung bagaimana pelayanan dan kondisi anak-anak di sana,” pungkasnya.***
