SULTENGMEMBANGUN.id, BEKASI, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 sebagai dasar program peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemantauan dilakukan di Kecamatan Bekasi Timur, Senin (9/2/2026), dihadiri Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Tahun ini menjadi momen penting karena LPS pertama kali berpartisipasi sesuai UU PPSK. Jumlah sampel juga ditingkatkan dari 10.000 menjadi 75.000 responden, sehingga hasil survei dapat menyajikan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi di 38 provinsi Indonesia. Data ini diharapkan lebih akurat dan objektif untuk merumuskan kebijakan yang tepat di setiap daerah.
Friderica menegaskan tujuan utama SNLIK adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong kesejahteraan melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan. Anggito menambahkan bahwa LPS akan terus mendukung perluasan cakupan responden demi analisis yang lebih luas. Sementara itu, Amalia mengimbau masyarakat bersedia dan terbuka saat diwawancarai petugas, dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan data pribadi sesuai aturan yang berlaku.***
