Kerjasama OJK, LPS dan BPS menunjukkan hasil yang positip. Indeks Literasi Capai 69,57% dan Inklusi Keuangan Sentuh 93,61%. F-dok.ist
SULTENGMEMBANGUN.id, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan sekaligus melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029.
Dipaparkan dalam pengumuman di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia kini mencapai 69,57 persen, naik dari 66,64 persen pada tahun 2025. Sementara indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen, meningkat dari 92,74 persen pada periode sebelumnya.
Pencapaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen. Artinya, target yang direncanakan hingga tahun 2029 telah tercapai lebih awal.
Pengumuman hasil survei disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
SNLIK Tahun 2026 menjadi yang pertama kali dilaksanakan melalui kerja sama tiga lembaga: OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, survei dilakukan bersama antara OJK dan BPS pada tahun 2024 dan 2025. Kolaborasi ini bertujuan memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan yang lebih komprehensif, sekaligus menjawab kebutuhan data Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Cakupan penghitungan SNLIK 2026 kini meluas mencakup seluruh lembaga dan produk/layanan jasa keuangan, meliputi: Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Pinjaman Daring, Penyelenggara Sistem Pembayaran, Penyelenggara Program Jaminan Sosial, serta lembaga jasa keuangan lainnya seperti lembaga penjaminan, aset kripto, koperasi simpan pinjam, dan PT Pos Indonesia.
Survei ini menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan nasional ke depan.(*rls)
