Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi perekonomian nasional bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19‑10‑2026). Rapat bahas stabilitas makroekonomi dan langkah reformasi sektor keuangan ke depan.F-dok.ist
SULTENGMEMBANGUN.id, JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi perekonomian nasional bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga keuangan di Istana Merdeka. Rapat ini bertujuan meninjau kondisi makroekonomi serta menyusun langkah penguatan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global. Rakor ini dilaksanakan Senin (19/10/2026),sesuai reles resmi yang dikeluarkan oleh BPMI Setpres yang disadur dari media nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif stabil. Pemerintah akan mendorong peningkatan ekspor dari berbagai sektor termasuk manufaktur, serta mengatasi hambatan‑hambatan pembangunan melalui satuan tugas yang telah ditetapkan Presiden.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga. Pada triwulan IV 2026, belanja APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya untuk mendorong aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, layanan publik, dan perlindungan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan peran penting OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kelanjutan reformasi pasar modal OJK akan fokus pada peningkatan transparansi dan likuiditas pasar, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti perdagangan terkoordinasi (coordinative trading) guna memberikan efek jera bagi pelaku.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menambahkan bahwa BI terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi pangan agar tetap berada dalam koridor target 2,5 ± 1 persen. Berbagai instrumen kebijakan seperti intervensi pasar dan insentif biaya lindung nilai (hedging) juga dioptimalkan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan nasional.
Melalui sinergi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga terkait, diharapkan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional tetap terjaga guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(*rls)
