Rapat sinergi BKKBN Sulteng dengan IBI Morowali. F-ist
SULTENGMEMBANGUN.id, Morowali – Pesatnya perkembangan Kabupaten Morowali sebagai pusat industri pertambangan membawa dinamika baru dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB). Salah satu tantangan terberat yang kini dihadapi tenaga kesehatan adalah melonjaknya pengajuan pelayanan kontrasepsi dari Kepala Keluarga (KK) tunggal, sebuah kondisi yang menempatkan para bidan di posisi sulit antara mematuhi aturan administrasi atau mencegah risiko kehamilan tak direncanakan.
Masalah ini diungkapkan secara terbuka dalam pertemuan strategis yang digelar di Puskesmas Kecamatan Bungku, Sabtu (20/6/2026), yang dihadiri unsur kesehatan, penyuluh KB, hingga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, STP., M.M.
Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Morowali, Elvi Susanti, S.Tr., Keb.Bdn., menjelaskan dilema yang dirasakan rekan-rekannya di lapangan. Secara aturan, program pelayanan dan alat kontrasepsi gratis pemerintah diprioritaskan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat pernikahan sah. Namun realitas di lapangan sangat berbeda.
“Jika kami layani, berkas dianggap cacat administrasi karena tidak memenuhi syarat utama. Namun jika kami tolak, dampaknya jauh lebih serius: potensi kehamilan tak direncanakan yang melonjak, risiko kesehatan ibu, hingga berkontribusi pada peningkatan angka stunting,” ungkap Elvi di hadapan peserta rapat.
Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Bungku Tengah, Rosmiati Djahara, S.Sos., menambahkan bahwa kondisi ini merupakan dampak langsung dari karakter wilayah Morowali sebagai kota industri. Masuknya arus migrasi penduduk yang besar dan beragam latar belakang menciptakan pola sosial yang berbeda dibandingkan daerah umum. Sebagai jalan tengah sementara, tenaga kesehatan terpaksa mengambil langkah diskresi, tetap memberikan pelayanan namun mengosongkan kolom identitas pasangan pada lembar pencatatan.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nuryamin, menegaskan bahwa daerah dengan karakteristik lingkar tambang membutuhkan respons kebijakan yang lebih luwes dan adaptif. Aturan yang kaku tidak bisa diterapkan sama persis di tengah dinamika sosial yang berubah sangat cepat.
Dalam pertemuan itu, ia merumuskan tiga poin utama sebagai arahan strategis untuk mengatasi tantangan ini ke depan:
1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan, Agar bidan lebih siap menghadapi keragaman dan kompleksitas kondisi sosial pasien.
2. Perbaikan Tata Kelola Distribusi, Agar ketersediaan dan penyaluran alat kontrasepsi tetap terjaga dan tepat sasaran sesuai prinsip program.
3. Akurasi Data dan Pelaporan, Pencatatan harus tetap rapi meski ada penyesuaian, guna menjadi dasar intervensi yang menjamin keselamatan ibu dan anak.
Pertemuan lintas sektor ini menutup kesepakatan penting, diperlukan penyempurnaan petunjuk teknis dan regulasi lokal yang lebih fleksibel khusus untuk wilayah industri. Tujuannya ganda, agar para bidan bekerja dengan rasa aman secara hukum, sekaligus tetap berperan efektif mengendalikan pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran tak terencana, dan mendukung percepatan penurunan stunting di Morowali sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terpenting di Sulawesi Tengah.(*rls)
