Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) bersinergi dengan BKKBN Sulteng terkait pembangunan program sanitasi di wilayah Poso. F-dok.ist
SULTENGMEMBANGUN.id, Palu – Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat kerja sama dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Tengah guna mendukung pelaksanaan program pembangunan sanitasi di Kabupaten Poso. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses infrastruktur dasar, tetapi juga menjadi dukungan strategis dalam percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Pertemuan koordinasi digelar setelah kunjungan kerja Kepala BPBPK Sulteng, Ir. Firman Aksara, S.T., M.P.W.K., ke kantor perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulteng. Dalam pertemuan tersebut, disepakati berbagai langkah persiapan mengingat jadwal pelaksanaan pembangunan yang berlangsung singkat — mulai Agustus hingga Desember 2026.
Menurut Firman Aksara, hingga kini koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso berjalan sangat baik. Dari lima desa kandidat, dua lokasi di Kecamatan Poso Pesisir telah ditetapkan sebagai prioritas utama, yaitu Desa Petirodongi dan Desa Towu. Penentuan ini didasarkan pada aksesibilitas wilayah serta kesiapan dukungan di lapangan agar pembangunan berjalan efektif sesuai jadwal yang tersedia.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah penggunaan data akurat sebagai dasar perencanaan. BPBPK menekankan pengalaman pelaksanaan di Provinsi Maluku, di mana pendekatan data By Name By Address (BNBA) terbukti sangat membantu agar pembangunan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Data BNBA memungkinkan kami melihat kondisi keluarga secara rinci, mulai dari akses air bersih, sanitasi, hingga risiko kesehatan. Dengan begitu, pembangunan tidak sekadar dibangun, tapi tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang paling memerlukan,” ujar Firman Aksara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulteng, Nuryamin, STP., M.M., menyatakan dukungan penuh dan kesiapan pihaknya untuk menyediakan data yang diminta. Data yang disiapkan tidak hanya mencakup kondisi sanitasi, tetapi juga dilengkapi catatan Keluarga Risiko Stunting (KRS) agar program terintegrasi sempurna. Ia hanya meminta agar permintaan disampaikan melalui surat resmi sesuai prosedur dan SOP yang berlaku demi keamanan dan ketertiban administrasi.
Selain dukungan data, keberhasilan dan keberlanjutan program juga diperkuat oleh keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di tingkat desa. Nuryamin menjelaskan bahwa para penyuluh berperan penting tidak hanya dalam penyebaran edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi juga mengawasi agar fasilitas yang dibangun tetap terpelihara dan berfungsi jangka panjang.
Kedua pihak sepakat bahwa penyediaan air minum dan sanitasi layak memiliki keterkaitan langsung dengan program pembangunan keluarga. Melalui sinergi yang terjalin, diharapkan pembangunan di Desa Petirodongi dan Desa Towu dapat berjalan lancar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi langkah nyata dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah secara umum.(*rls)
