SULTENGMEMBANGUN.id, BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) sebagai strategi utama memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau .
Salah satu model unggulan yang dikembangkan adalah digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur melalui penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem ini memungkinkan pencatatan aktivitas usaha secara terstruktur, sehingga data yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK – khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa dinilai berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan – angka yang solid. Namun, penyaluran kredit masih didominasi oleh korporasi, sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Hingga Juni 2026, tercatat 132.380 pengguna PAJK berasal dari Kepulauan Riau, atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna nasional. Sebanyak 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di wilayah tersebut telah menjalin kemitraan dengan PAJK. Namun, belum terdapat penyelenggara PKA yang bermitra dengan lembaga jasa keuangan di Kepulauan Riau – sebuah peluang besar yang belum tergarap .
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur, serta bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Melalui pemanfaatan teknologi dan data, diharapkan efisiensi pembiayaan meningkat sekaligus akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha semakin terbuka lebar.(rls)
