Silaturahmi dengan wakil walikota palu, Nuryamin sampaikan agar menyiapkan sanitasi yang Layak bagi masyarakat miskin yang ada di palu karena ini menjadi Kunci Utama Penurunan Stunting. F-dok.ist
SULTENGMEMBANGUN.id, PALU – Penanganan stunting tak cukup hanya dengan perbaikan gizi, kebersihan lingkungan dan fasilitas sanitasi layak menjadi syarat mutlak. Hal itu terungkap dalam audiensi percepatan penurunan stunting di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, Senin (18/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Imelda bahkan bercanda namun serius menyematkan julukan unik bagi Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nuryamin, sebagai “Pakar Jamban”.
Sebutan itu terlontar setelah Nuryamin memaparkan pandangan mendalamnya mengenai peran krusial jamban sehat dalam memutus rantai masalah gizi buruk. Baginya, program perbaikan gizi akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan sanitasi yang memadai.
“Perbaikan gizi harus berjalan beriringan dengan kebersihan lingkungan, termasuk ketersediaan jamban. Kalau tidak ada jamban yang layak, sama saja bohong, itu persoalan mendasar,” tegas Nuryamin yang akrab disapa Yamin.
Pria yang sebelumnya bertugas di Pontianak ini punya rencana besar. Ia ingin merangkul seluruh elemen masyarakat, mulai dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Tadulako dan asosiasi pengusaha seperti Apindo, HIPMI, IWAPI, hingga paguyuban etnis dan pelaku usaha kuliner (seperti rumah makan Padang dan Banjar) untuk terlibat langsung membangun fasilitas sanitasi.
Imelda yang juga politisi senior Partai Golkar sangat menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, banyak pelaku usaha di Palu sebenarnya memiliki kepedulian tinggi, namun belum paham bentuk kontribusi apa yang bisa dilakukan.
“Teman-teman pengusaha sebenarnya mau membantu, hanya kadang belum tahu caranya bagaimana. Kebanyakan hatinya mau berbagi, tapi masih malu-malu atau bingung langkah awalnya seperti apa,” ungkap Imelda membuka peluang kerja sama luas.
Nuryamin menegaskan, sumbangsih sekecil apa pun sangat berarti bagi keberhasilan program ini. Ia bahkan membawa contoh nyata, yakni Rencana Anggaran Biaya (RAB) program sanitasi yang pernah diterapkannya di Kalimantan Barat, yang siap disesuaikan dengan kondisi di Kota Palu.
Uniknya, dalam rencananya itu ia juga memperhitungkan kearifan lokal masyarakat. “Nanti kita tanya dulu ke warga, maunya jamban model terbuka atau tertutup atapnya. Ada sebagian masyarakat yang memang terbiasa dan lebih suka bisa melihat pemandangan langit. Gambar dan rancangannya sudah saya siapkan,” ujarnya disambut tawa ringan seluruh peserta audiensi.
Di akhir pertemuan, Imelda meminta peran aktif para Penyuluh KB untuk menjadi mata dan telinga di lapangan. Mereka diminta memetakan titik-titik kawasan yang masih bermasalah soal sanitasi, terutama di wilayah pinggiran atau sudut-sudut kota yang selama ini belum tersentuh program.
“Para penyuluh bisa membantu identifikasi daerah-daerah yang lingkungannya belum baik, khususnya di bagian sudut kota yang tertinggal, agar penanganan bisa tepat sasaran,” pungkas Imelda.***
