Pertemuan virtual terkait proses penerbitan NIB bagi seluruh kelompok UPPKA, yang jadi kendala dan harus segera dirampungkan.F-dok.ist
SULTENGMEMBANGUN.id, PALU – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Selasa Menyapa Coaching Clinic yang berfokus pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 19 Mei 2026 ini, diikuti oleh seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bertugas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Acara ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan pusat, yang bertujuan mempercepat proses penerbitan NIB bagi seluruh kelompok UPPKA. Sebagai identitas resmi pelaku usaha, keberadaan NIB memiliki peran sangat penting untuk mengukuhkan legalitas usaha. Dengan dokumen tersebut, kelompok usaha akan lebih mudah mengakses berbagai fasilitas, bantuan, maupun permodalan yang disediakan pemerintah maupun lembaga keuangan. Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen BKKBN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga melalui jalur pemberdayaan ekonomi.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, S.Tp., M.M., menegaskan urgensi percepatan penerbitan NIB tersebut. Momen ini menjadi istimewa karena merupakan kesempatan pertama bagi Nuryamin menyapa dan berkomunikasi langsung dengan seluruh Penyuluh KB di Sulawesi Tengah sejak menjabat.
Ia mengingatkan bahwa capaian penerbitan NIB di sejumlah wilayah dinilai belum merata dan masih perlu ditingkatkan kembali. Para peserta diharapkan tidak hanya memahami prosedur dan persyaratan penerbitan NIB secara menyeluruh, tetapi juga mampu mengedukasi serta mendampingi kelompok binaan mereka. Pemahaman yang baik diharapkan bisa mendorong peningkatan angka capaian di masing-masing daerah, sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2026 dapat terpenuhi secara tepat waktu dan maksimal.
“Kita ingin memastikan setiap kelompok usaha yang kita bina memiliki landasan hukum yang kuat agar bisa berkembang lebih besar. Peran Penyuluh KB sangat vital sebagai ujung tombak di lapangan untuk mengawal proses ini hingga tuntas,” ujar Nuryamin.
Materi utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh Tim Kerja Pembangunan Keluarga, yang memaparkan data terkini mengenai capaian dan target pemberdayaan ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang disajikan, jumlah kelompok UPPKA yang ada di Sulawesi Tengah terbilang cukup besar, namun belum seluruhnya memiliki NIB. Terdapat wilayah yang sudah menunjukkan capaian memuaskan, namun di sisi lain masih banyak daerah yang angka pencapaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan.
Kesenjangan data ini menegaskan perlunya strategi percepatan yang lebih efektif, terarah, serta pendampingan yang berkelanjutan dari para penyuluh dan kader. Berbagai solusi pun dibahas untuk mengatasi kendala yang sering muncul dalam proses penerbitan, mulai dari pembentukan kelompok usaha baru, pemutakhiran data anggota, hingga optimalisasi penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi.
Melalui kegiatan ini, BKKBN berharap seluruh PKB dan kader UPPKA semakin aktif bergerak mendorong legalitas usaha di wilayah masing-masing. Komitmen bersama dan sinergi yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan program ini, guna memastikan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.***
