F- ist
SULTENGMEMBANGUN.id, JAKARTA – Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki posisi istimewa dalam ekosistem keuangan nasional. Secara geografis maupun kultural, kedua lembaga ini menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menegaskan fokus utama BPR dan BPRS adalah memberikan layanan keuangan bagi UMK serta warga di wilayah operasionalnya masing-masing.
Dekatnya akses dan pemahaman mendalam terhadap karakter ekonomi lokal membuat penyaluran kredit atau pembiayaan oleh BPR dan BPRS terus tumbuh dan kualitasnya tetap terjaga. Berdasarkan data per Maret 2026, porsi penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor UMKM telah mencapai 50,07 persen dari total penyaluran keseluruhan industri. Angka ini menunjukkan bahwa separuh lebih dana yang disalurkan langsung berputar untuk mendukung usaha masyarakat kecil dan menengah.
Meski komposisinya sudah sangat signifikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong agar angka ini dapat terus ditingkatkan. Berbagai strategi ditempuh, mulai dari menjalin kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, hingga berpartisipasi aktif dalam program prioritas bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program unggulan yang digalakkan antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) untuk memutus mata rantai pinjaman ilegal, serta Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian (K/PSP) guna menopang ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.
Agar peran strategis ini dapat berjalan berkelanjutan dan semakin maksimal, OJK terus mendorong ketahanan industri melalui kebijakan pemenuhan modal inti minimum dan konsolidasi. Langkah ini diambil agar BPR dan BPRS memiliki struktur yang kokoh, mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi, dan tangguh menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
Hingga akhir April 2026, langkah konsolidasi ini menunjukkan hasil nyata. Sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk melakukan penggabungan atau peleburan, yang kini tersusun menjadi 18 entitas yang lebih kuat. Selain itu, lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih dalam proses perizinan konsolidasi di OJK.
Dari sisi permodalan, sebagian besar pelaku industri telah berhasil memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi yang belum memenuhi syarat, berbagai upaya aksi korporasi sedang ditempuh, seperti penambahan modal disetor atau bergabung melalui konsolidasi. Semua langkah ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi.
Sebagai langkah strategis selanjutnya dalam penguatan perbankan daerah, OJK juga mendorong sinergi erat antara BPR/BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Khususnya bagi BPR/BPRS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, didorong untuk melakukan konsolidasi di bawah naungan BPD masing-masing provinsi.
Kolaborasi ini diharapkan membawa dampak ganda: meningkatkan volume penyaluran kredit ke sektor mikro yang sangat membutuhkan, sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola perusahaan. Ketika struktur keuangan dan tata kelola semakin baik, maka kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah akan semakin terasa, yang pada akhirnya menopang daya saing nasional.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendukung implementasi peta jalan pengembangan industri ini. Bersama para pemangku kepentingan, berbagai kebijakan strategis akan terus disempurnakan agar BPR dan BPRS dapat tumbuh lebih sehat, berintegritas, serta memiliki peran yang semakin optimal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah.(*rls)
