SULTENGMEMBANGUN.id, PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tengah menyatakan sikap mendukung Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf. Dukungan ini diberikan di tengah munculnya berbagai kritik yang menyoroti pernyataan pihaknya terkait kondisi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Poboya.
Kritik menguat setelah tim Bareskrim Mabes Polri turun ke lapangan dan menemukan serta menutup sejumlah titik tambang ilegal baru-baru ini. Bagi sebagian pihak, temuan ini dianggap membantah pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa aktivitas PETI sudah tidak ada.
Namun, Ketua DPD IMM Sulteng, Adityawarman melalui press release nya yanh disampaikan ke media, Jumat (24/04/2026), meminta masyarakat dan pihak lain untuk tidak terburu-buru menghakimi. Ia menilai pernyataan Wakapolda memiliki landasan fakta berdasarkan hasil kerja nyata yang sudah dilakukan.
Adityawarman menjelaskan, pernyataan bahwa “tidak ada lagi PETI” yang disampaikan sebelumnya merujuk pada area yang sudah ditertibkan secara masif oleh Polda Sulteng di bawah koordinasi Wakapolda.
Wilayah yang dimaksud adalah area konsesi milik PT CPM yang secara administrasi legal. Menurutnya, upaya penertiban yang dilakukan jajaran di bawah pimpinan Wakapolda sudah berjalan sangat maksimal dan memberikan dampak yang signifikan.
“Kami melihat ada upaya luar biasa dari Polda Sulteng, khususnya di bawah koordinasi Wakapolda, dalam menekan angka pertambangan ilegal selama ini. Wilayah yang sudah ditertibkan adalah area izin resmi PT CPM, kecuali memang ada klaim terbuka dari perusahaan terkait keberadaan aktivitas ilegal di dalamnya,” ujar Adityawarman.
Lebih jauh, Adityawarman menegaskan bahwa ditemukannya titik-titik baru oleh tim Bareskrim Mabes Polri tidak boleh serta-merta diartikan sebagai kegagalan atau kebohongan. Justru, hal itu adalah bagian dari sistem kerja kepolisian yang berjenjang dan berkesinambungan.
Mulai dari tingkat daerah hingga pusat, semua bekerja melakukan pengawasan dan penindakan. Ini adalah dinamika normal dalam penegakan hukum untuk memastikan wilayah tersebut benar-benar bersih.
“Turunnya Bareskrim jangan dimaknai sebagai kegagalan Polda, melainkan bentuk koordinasi vertikal. Itu artinya sistem bekerja dari bawah sampai atas untuk memastikan Sulteng benar-benar bersih dari PETI,” jelasnya.
Oleh karena itu, IMM Sulteng meminta publik lebih objektif melihat situasi. Pihaknya justru mendukung penuh langkah Wakapolda untuk terus melanjutkan pembersihan hingga tuntas.
“Kami mendukung Wakapolda untuk terus melanjutkan pembersihan mafia tambang di Bumi Tadulako. Jangan gentar, terus lakukan yang terbaik demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Adityawarman.***
